34 Persen Pelajar Kota Bengkulu Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online, Edward Samsi: Akan Kita Panggil Dinas Pendidikan
BENGKULU, newsikal.com – Komisi IV DPRD provinsi Bengkulu menerima Herring Yayasan Pusat Pendidikan Untuk Perempuan dan Anak (PUPA) dan perwakilan siswa SMP kota Bengkulu guna membahas Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE)” di Gedung Dprd Provinsi Bengkulu, Senin (20/2/2023).
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi, Edward Samsi menanggapi kegiatan tersebut menurutnya bahwa apa yang disampaikan oleh Yayasan Pupa dan Generasi Anti Kekerasan, nantinya akan didalami.
“Sesuai dengan kewenangan kita terkait masalah beberapa tuntutan mereka, agar dibuat perda atau peraturan gubernur nanti akan kita dalami. Kita akan lihat dulu, jika memungkinkan maka dibuatlah peraturan daerah, kalau tidak cukup dengan peraturan Gubernur,” tutur Edwar.
Ia juga akan memanggil pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, agar benar-benar aktif dalam menanggapi kasus yang ada dalam dunia pendidikan. Sehingga kasus KBGO dan KSBE yang ada saat ini tidak terluang kembali dimasa mendatang.
“Terkait masalah kasus yang pernah terjadi di sekolah, kami akan memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan supaya betul-betul aktif dan tidak mengabaikan hal-hal kecil seperti selama ini. Kemudian juga supaya kasus-kasus seperti ini tidak Kembali terjadi dikemudian hari,” ujarnya.
Sementara itu Direktur Yayasan PUPA, Susi Handayani menyampaikan Sebanyak 34 persen pelajar di Kota Bengkulu pernah mengalami Kekerasan Berbasis Gender online (KBGO). Juga terdapat 18,2 persen mengalami peretasan akun. Lalu 13,6 persen mengalami morfing yakni pengubahan foto untuk merusak reputasi korban, 10,6 persen mengalami doxxing penyebaran informasi palsu dan stalking atau penguntitan.Selain itu ada juga yang mengalami pelecehan online.
Angka itu berdasarkan hasil survei yang dilakukan Yayasan Pusat Pendidikan Untuk Perempuan dan Anak (PUPA) Bengkulu pada 103 anak peserta festival Jangan Asal Klik.
Lebih lanjut Susi Handayani menuturkan tujuan dari kegiatan ini adalah meminta dukungan dari pemerintah untuk membuat adanya kebijakan penanganan KBGO.
“Sebenarnya yang kami harapkan pertama adalah adanya kebijakan daerah untuk penanganan KBGO dan KSBE,” kata Susi
Susi juga menegaskan bahwa banyak hal yang harus dilakukan, pertama adalah membangun pemahaman tentang KBGO dan KSBE, kemudian bagaimana melakukan pencegahan dan penangan kalau menjadi korban. Ia juga menyampaikan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual berbentuk elektronik masih sangat terbatas.(red)
