Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Anggota Dewan Terima Aspirasi Para Buruh 

BENGKULU, newsikal.com – Masa buruh yang mengelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Bengkulu akhirnya di terima Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Zainal, Gunadi Yunir, Zulasmi Oktarina, dan Mega Sulastri.

Pada kesempatan itu, masa menyampaikan beberapa poin tuntutan, Seperti peninjauan kembali UU Omnibus law cipta kerja, mendesak pemerintah Provinsi Bengkulu untuk membentuk satgas keselamatan dan kesejahteraan buruh, mendesak pemerintah Provinsi Bengkulu untuk memastikan kebijakan-kebijakan berpihak pada buruh.

Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Bengkulu Aizan Dahlan Mengatakan saat ini Upah Minimum Provinsi (UMP) Bengkulu yang paling rendah se-Sumatera yaitu sebesar Rp 2.418.280 naik dibandingkan dengan sebelumnya Rp 2.238.094.

“Jadi UMP kita baru diangka Rp 2,5 juta. Namun dibandingkan dengan daerah lain itu sangat rendah karena di daerah lain ada yang sudah mencapai diatas Rp 2,7 juta sampai Rp 3 juta,” ungkap Aizan.

Ditambahkan Aizan bahwa di Provinsi Bengkulu baru hanya ada 4 dewan pengupahan yang bisa mengikuti rapat yaitu Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Muko-Muko dan Kabupaten Bengkulu Utara.

Menanggapi tuntutan massa DPRD Komisi IV Zainal, S.Sos menyampaikan poin-poin yang menjadi tuntutan para massa sudah disampaikan kepada pemerintah daerah. Jika ada masih ada yang belum terakomodir untuk dapat memberikan usulan kepada DPRD Provinsi Bengkulu secara tertulis.

“Kita sampaikan kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan DPRD,” ungkapnya.

Di sisi lain para aksi mengeluhkan untuk DPRD seharusnya hadir ketika mereka menetapkan upah.

“Nah sampai saat ini saya tidak tahu bahwa undangan DPRD itu ada. Tapi yang jelas kami dari komisi IV itu menjalankan sesuai bidang kami. Makanya saya sampaikan apabila ada undangan boleh dikasih tau dengan kami biar kami hadir untuk mengikuti rapat itu,” lanjutnya.

Lebih lanjut Zainal mengatakan, sesuai dengan perintah pimpinan untuk menerima aspirasi dari masyarakat karena disini ia sebagai anggota dan bukan kapasitasnya untuk mengajak dan mengumpulkan seluruh anggota DPRD 45.

“Nantinya kita minta untuk dijadwalkan lagi oleh pimpinan yang berhak mengatur lalu lintas kerja anggota DPRD dan kalau kami hanya menjalankan perintah pimpinan,” pungkasnya. (Nur)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Back to top button

You cannot copy content of this page