Buka Musrenbang RKPD 2024, Bupati : Kepala OPD Agar Lebih Proaktif dan tanggap Prioritas Pembangunan
KAUR, newsikal.com – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kaur Tahun 2024 dibuka secara resmi oleh Bupati Kaur H. Lismidianto, SH, MH, Kegiatan yang mengusung tema ““Mendorong Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengembangan Ekonomi Kreatif, IPTEK dan Inovatif” ini digelar Gedung serbaguna Padang kempas, Senin (20/3/2023)
Dalam sambutannya, Bupati Kaur H. Lismidianto, SH, MH mengatakan saat ini belum optimalnya tata kelola pemerintahan, tingkat kemiskinan, stunting dan kesenjangan yang tinggi, Serta infrastruktur yang masih terbatas masih menjadi isu strategis dan permasalahan yang menghambat pembangunan di kabupaten kaur, sehingga diperlukan usaha yang sistematik dan efektif dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.
”Sebagaimana tertuang dalam Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati tahun 2021-2026 yaitu terwujudnya kabupaten kaur yang bersih, sejahtera, energik dan religius (berseri) dengan pemerintahan profesional dan berkeadilan. dengan prioritas pembangunan daerah yang menitik beratkan pada inovasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, berwibawa dan terpercaya, percepatan pengentasan kemiskinan, stunting dan kesenjangan sosial, meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, pemerataan pembangunan infrastruktur dan sumber daya alam, serta pertumbuhan dan ketahanan ekonomi” Kata Bupati
Bupati menuturkan visi, misi, tema dan prioritas yang telah disampaikan, tentu membutuhkan persamaan pandangan, kemampuan analisa terhadap permasalahan, ketepatan dan kecepatan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, mengoptimalkan sumber daya yang ada, menciptakan inovasi berbasis iptek, merupakan tugas dan peran perangkat daerah untuk dapat memberikan kualitas terbaik dalam pelayanan publik kepada masyarakat.
”melalui Musrenbang penyusunan RKPD ini, saya akan menekankan tentang beberapa hal kepada para Kepala Perangkat Daerah, rencana kerja perangkat daerah (Renja-Opd) harus berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026, kepala OPD harus proaktif dan tanggap terhadap prioritas pembangunan yang dibutuhkan masyarakat, memperhatikan kemampuan sumber daya yang tersedia, serta mampu memilah kebutuhan masyarakat yang paling mendesak untuk dibangun/ dikembangkan sehingga apa yang menjadi visi dan misi kabupaten kaur dapat dicapai dengan efektif dan efisien, keluaran dari sebuah kegiatan harus jelas dan terukur, baik output dan income-nya, menjalin kerja sama yang baik dengan semua pihak, serta meningkatkan kolaborasi, koordinasi dan sinergi dalam penyelesaian permasalahan yang ada.
Bupati juga menuturkan, APBD Kabupaten Kaur bukanlah satu-satunya sumber pembiayaan pembangunan. oleh karena itu, dirinya mengharapkan kepala OPD untuk aktif berkoordinasi secara sungguh-sungguh ke pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, berbekal program yang akuntabel agar anggaran dari APBN dan APBD Provinsi dapat teralokasi lebih besar ke Kabupaten Kaur pada tahun 2024 nanti.
“kepada seluruh masyarakat, saya atas nama Pemerintah Daerah berharap agar selalu mendukung penuh dalam merencanakan, melaksanakan dan melanjutkan pembangunan di Kabupaten Kaur kita yang tercinta ini” pungkas Bupati
Sementara itu, Gubernur Bengkulu yang di wakili Sekretaris Dewan Provinsi Bengkulu Nandar Munadi S.Sos, M.Si mengatakan tujuan Musrenbang sendiri untuk mensinkronkan berbagai tujuan pembangunan dari Pusat, Provinsi, Kabupaten sampai ke tingkat desa
“skala prioritas pembangunan yang telah menjadi usulan, itulah yang nantinya akan jadi prioritas pada pembangunan tahun 2024, Kebetulan Provinsi Bengkulu lebih memprioritaskan pada akselerasi ekonomi riil, peningkatan pelayanan dasar dan infrastruktur strategis, ini juga bisa disinkronkan dengan kegiatan-kegiatan di Kabupaten Kaur” Ujar Nandar
Nandar juga menyampaikan, Provinsi Bengkulu telah mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 41.395.237.000,- (Empat Puluh Satu Miliyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah ) yang di sebar seluruh OPD dan diperuntukkan untuk kabupaten kaur di berbagai sektor
“sektor prioritas tetap pada infrastruktur strategis yang menjadi kewenangan provinsi, disamping kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dan juga pertanian” Ujar Nadar(red)
