Dewan Minta Camat dan Lurah yang Tidak Mendukung Pembangunan Kota Dicopot
BENGKULU, newsikal.com – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu, Kusmito Gunawan, SH, MH, menanggapi niat Wali Kota Bengkulu H. Helmi Hasan untuk mengevaluasi camat dan lurah di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu. Dirinya mendukung sepenuhnya, agar Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot segera mengganti camat dan lurah yang tidak memanfaatkan dana kelurahan.
“DPRD dan Pemkot sudah berjuang menganggarkan dana untuk rakyat, tetapi anehnya tidak dimanfaatkan, APBD kota itu untuk rakyat,” ujarnya.
Tegas ia menyebutkan, copot camat dan lurah yang tidak berpihak kepada rakyat yakni warga Kota Bengkulu.
“Dana tersebut untuk pembangunan dan jelas untuk kebaikan warga,” cetusnya.
Kusmito menyampaikan, dalam APBD 2019 lalu dianggarkan dana kelurahan tetapi tidak digunakan. Dalam APBD 2020 ini kembali dianggarkan untuk kelurahan kisaran 250 juta sampai dengan 300 juta rupiah.
“Jika tidak digunakan dan dimanfaatkan untuk pembangunan, maka ini katagori upaya menghambat pembangunan kota, dan tentunya sangat merugikan rakyat khususnya warga kota,” ucapnya.
Dirinya berharap, camat dan lurah harus proaktif. Jika memang belum paham cara mengelola dana ini maka bertanya dengan yang paham, bagaimana mengelola sesuai dengan aturan.
“Ayolah, yang kita pikirkan sama-sama ya pembangunan Kota Bengkulu dan kesejateraan rakyat,” imbaunya untuk camat dan lurah.
Untuk diketahui, tercatat beberapa kelurahan yang masih silpa anggaran, Pasar Baru 302 juta dan Kampung Bali 212 juta, namun 14 kelurahan tercatat 100 persen menyerap anggaran dana kelurahan tersebut. Bahkan, kelurahan Nusa Indah tidak sama sekali menyerap anggaran, dana kelurahan yang tidak terserap mencapai 352 juta.(kay)
