Edwar Minta Pemprov Cekatan Bayar Dana Bagi Hasil Daerah
BENGKULU, newsikal.com – Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat kritikan cukup keras dari Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, S.Ip, MM.
Hal itu terkait Pemprov kembali menganggarkan pembayaran sisa Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2022 kepada 10 kabupaten/kota se- Provinsi Bengkulu dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran (TA) 2023.
Menurut Anggota Badan anggaran yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini, bukan permasalahan DBH ini terlambat dibayarkan. Tetapi, dengan seperti itu jelas akan sangat mempengaruhi pembangunan daerah yang sebelumnya sudah direncanakan.
“Dalam RAPBD tahun depan, Pemprov Bengkulu mengalokasikan anggaran untuk pembayaran DBH tersebut sekitar Rp 370 miliar,” ujarnya.
Disampaikannya, jumlah itu termasuk untuk membayar kekurangan DBH pada triwulan ketiga dan keempat tahun ini.
“Keterlambatan itu sedikit banyak, pasti berpengaruh pada upaya percepatan pembangunan, yang tentunya telah direncanakan masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu ini,” ucapnya.
Kendati itu, dirinya berpesan kepada Pemprov untuk serius dalam membayarkan DBH tersebut. Karena bisa saja anggaran tersebut telah direncanakan untuk pembangunan, karena terlambat dibayarkan maka pembangunan tersebut urung,” ungkapnya.
Padahal, sambungnya, pada tahun ini dalam APBD murni telah dianggarkan senilai Rp 416,44 miliar untuk belanja bagi hasil tersebut.
“Bahkan di APBD Perubahan tahun ini, belanja bagi hasil ditambah Rp 86,18 miliar. Sehingga total belanja bagi hasil tahun ini berkisar Rp 503,62 miliar,” pungkas Politis PDI Perjuangan ini.(kai)
