“Ngadu” ke Dewan, Forum Komite SMA Sebut Surat Edaran Gubernur Tidak Tegas
BENGKULU, newsikal.com – Bertemu dengan Wakil Ketua Dua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu, Soeharto, SE, MBA, komite SMA sederajat adukan surat edaran (SE) Gubernur terkait pungutan di sekolah. Komite menilai SE tersebut tidak tegas, karena ada unsur memperbolehkan dan melarang.
Disampaikan Ketua Forum Komite SMA/SMK sederajat, Tarmizi Gumay, dirinya datang ke DPRD bukan ketemu dengan Waka II tapi dengan dewan yang peduli dengan hal ini. Ia menginginkan DPRD dapat menjadi jembatan bagi komite untuk memperjelas SE dari Gubernur itu.
“Kami ingin kejelasan dari SE itu, agar dalam pelaksanaanya tidak salah,” ujarnya.
Dirinya juga mengeluhkan, bahwsanya dengan adanya larangan pemungutan akan berdampak pada proses pendidikan sekolah. Karena sumbangan untuk operasional sekolah seperti guru PTT, ekstra kulikuler, studi banding bahkan pembangunan gedung lokal.
“Pembangunan tidak bisa mengandalkan dana bos. Apalagi yang lain, seperti ekstra kulikuler saja hanya Pramuka yang ditanggung BOS. Maka itu, jika ingin berjalan lancar kami ingin SE itu diperjelas,” ungkapnya.
Sedangkan itu, salah satu wali murid SMK yang ada di Provinsi Bengkulu, menyebutkan, dirinya sangat keberatan dengan adanya pungutan dari komite. Karena baginya angka yang ditetapkan komite begitu besar, belum lagi sumbangan mendadak yang diharuskan untuk dibayar.
“Kalau sekarang sudah terlalu banyak sumbangan, belum lagi pungutan dari komite sampai jutaan setiap tahunya, kami jadi kualahan. Apalagi seperti kami yang penghasilan sebagai buruh,” ucapnya dengan nada rendah.
Ia juga menginginkan, sumbangan yang ada jangan terlampau besar. Dirinya juga meminta pemerintah untuk terus memantau ini, agar wali murid tidak dibebankan terlalu berat.
“Jika beban kami terlalu berat bukan hanya komite, maka proses belajar juga akan terganggu. Karena kami sebagai orang tua susah mencari uang untuk biaya sekolah,” pungkasnya.(kai/red)
