Rakernas APPSI di Padang, Ini yang Dibahas

SUMATERA BARAT, newsikal.com – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), membahas beberapa rekomendasi usulan dan isu nasional, di Padang Convension Center, Sumatera Barat, Kamis (21/2/2019). Selain Gubernur di seluruh Indonesia, rapat ini juga dihadiri Wakil Presiden Republik Inonesia, Jusuf Kalla.

Dalam kegiatan ini, Ketua Umum APPSI, Longki Djanggola menyampaikan beberapa rekomendasi APPSI pada Rakernas, antara lain terkait kewenangan gubernur dalam memberikan sanksi kepada bupati yang melakukan penyimpangan, terkait pengadaan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), serta peningkatan Gaji Kepala Daerah (Gubernur).

Selain itu, ia juga menyampaikan terkait isu nasional yakni harga tiket maskapai yang melambung tinggi, dan peningkatan produksi pangan agar impor berkurang.

“Rekomendasi disampaikan pada forum ini dari kesepakatan bersama, pandangan beberapa permasalahan, salah satunya perekrutan P3K yang menurut kami mengandung unsur politis dan peningkatan gaji gubernur yang memiliki kewenangan serta tanggung jawab besar, namun penghasilan kecil apalagi OTT KPK banyak menyasar ke Kepala Daerah. Begitupun belakangan ini, dampak kenaikan tiket pesawat sangat memberatkan sehingga mempengaruhi sektor wisata dan industri,” ungkapnya.

Pada kesempatan ini, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menanggapi isu nasional melambungnya harga tiket pesawat, hal ini tentu memberatkan masyarakat pengguna transportasi udara. Menurutnya, Stabilitas harga minyak dunia mempengaruhi harga Avtur, sehingga maskapai menaikkan harga dan memberlakukan bagasi berbayar sehingga penumpang sepi.

“Bisnis Maskapai memerlukan cost sangat besar, sehingga sejak dulu banyak maskapai yang pailit. Pemerintah sudah mengintruksikan maskapai Garuda untuk menurunkan harga hingga 20%, namun hal tersebut nampaknya masih sulit dilakukan. Pemerintah masih berupaya mengkaji formula terbaik untuk mengatasi hal tersebut,” ucap JK sapaan akrabnya.

Wapres juga menyampaikan perkembangan zaman, yang mewajibkan pemerintah melakukan inovasi untuk memajukan bangsa, swasembada pangan ternyata belum begitu efektif. Oleh sebab itu, langkah pembangunan industri manufaktur pada beberapa daerah diharapkan berkelanjutan karena mampu menyerap tenaga kerja.

“Menurut data, membangun industri manufaktur di daerah dapat menekan angka kemiskinan, dibandingkan memperbanyak lahan persawahan,” jelasnya.(kay/rls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Back to top button

You cannot copy content of this page

Close