Telusuri Mesjid Nurul Iman Way Hawang, yang Habiskan 1,3 Miliar Bantuan Tanpa Proposal
Mesjid Nurul Iman di Way Hawang sempat menjadi sorotan, pasca ditahannya Direktur Utama PT Dua Putra Perkasa (DPP) atas kasus penyuapan ekspor benur kepada eks Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Edhie Prabowo. Pembangunan mesjid ini sempat dituding ada keterkaitan dengan kasus yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.
Hal itu berdasarkan, penyelidikan KPK terhadap saksi yang dipanggil KPK yakni Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Rohidin dicercah pertanyaan terkait beberapa kegiatan DPP yang dihadirinya, salah satunya peletakan batu pertama Mesjid Nurul Iman di Desa Way Hawang, Kabupaten Kaur.
Terang ini menjadi pertanyaan besar, mengapa KPK mempertanyakan terkait hal itu. Hingga, tim newsikal menulusuri tentang persoalan ini ke salah satu pengurus mesjid Nurul Iman Way Hawang.
Dalam investigasi ini, kami mendengar dari awal pernyataanya bahwasanya mereka mengirim proposal ke PT DPP di Kaur. Tidak lama berselang, Direktur Utama PT DPP Suhardjito mendatangi pengurus mesjid dan menanyakan berapa yang dibutuhkan untuk renovasi mesjid.
Pjs Kades Doni waktu itu yang menyerahkan urusan ini kepada dirinya dan disitu ia sempat tidak percaya, begitu cepatnya respon dari PT DPP. Seharusnya yang dibutuhkan hanya 50 juta rupiah untuk membangun atap, PT DPP menawarkan 100 juta rupiah.
“Sebenarnya 50 juta saja cukup untuk bangun atap, biar nanti kami gotong royong mengerjakannya,” cetusnya.
Bahkan Suhardjito bersama managernya saat itu Septo, menaikan kembali angka menjadi 300 juta. Hingga pengurus mesjid tersebut merasa bingung dan meminta ingin terima jadi saja.
Isnan Fajri Tak Gubris Surat Klarifikasi Kasus Benur
Suhardjito bersama Septo mengajak pengurus mesjid untuk berkeliling melihat kondisi mesjid. Setelah melihat situasi dan kondisi mesjid, Suhardjito memawarkan lagi mesjid ini untuk di bangun ulang, Suhardjito akan menyiapkan arsiteknya.
Bahkan, pengakuan pengurus mesjid tersebut, Suhardjito sempat menawarkan mencari pembebasan lahan untuk pembangunan mesjid, dengan dalih agar lebih luas sekaligus untuk parkiran. Tetapi sayangnya pengurus serta masyarakat sepakat ingin mesjid berada di lokasi ini saja, karena lokasinya terletak di pinggir jalan.
“Memang kami ini cukup dekat dengan DPP, karena ada janda-janda kami di sini kerja disitu (PT DPP,red),” ujar pengurus mesjid ini.
Jauh pembicaraan, ada kejanggalan yang dirasakan saat tim menanyakan contoh proposal. Kagetnya, dirinya berdalih tidak ada contohnya bahkan ia menyebut tidak ada proposal.
Pertanyakan Tindak Lanjut Kasus Suap Izin Ekspor Benur di Bengkulu, Lira Layangkan Surat ke KPK
Untuk meyakinkan, pertanyaan tersebut sempat kami lontarkan hingga beberapa kali. Tetap saja dirinya menyebut tidak ada proposal. Ini tidak sinkron dengan yang ia sebut di awal.
Pada akhirnya, serah terima dan pembangunan mesjid mulai dilakukan. Pengurus tersebut meminta sebelum puasa sudah rampung.
Hingga mesjid ini selesai, pengakuanya menghabiskan dana mencapai 1,3 miliar rupiah. Sungguh angka yang funtastis jika dibandingkan dari tawaran awal.
Untuk diketahui, dari ratusan barang bukti yang dikumpulkan KPK, dua diantaranya dari Bengkulu. Salah satunya yaitu “1 bandel lembar pengajuan dana (non teknis) tambak udang Kaur Kec. Maje Kab. Kaur dengan nomor Bengkulu Nomor : 034/DPP-UP/TMBK/IX/2020 tertanggal 23 September 2020. Sampai saat ini, belum ada pengembangan penyidikan oleh KPK di Bengkulu. (bersambung)
