Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Terima Audiensi PPNI, Komis IV Bakal Panggil Pansel JPTP Direktur RS. M. Yunus

BENGKULU, newsikal.com – Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu menerima audiensi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Provinsi Bengkulu terkait dugaan cacat hukum pelantikan Direktur RS M.Yunus Bengkulu, Jumat (7/6/2024).

Audiensi ini membahas proses seleksi Jabatan PimpinanTinggi Pratama (JPTP) direktur Rumah sakit M.Yusus beberapa waktu yang lalu. Menurut PPNI Pansel dalam membuat persyaratan yang diskriminatif terhadap profesi kesehatan lainnya.

Untuk mengisi jabatan Direktur Rs. M. Yunus Pansel membuat persayratan yang dapat mengisi jabatan Direktur Rs. M. Yunus hanya profesi dokter umum dan dokter gigi. panitia seleksi dinilai melanggar undang-undang no 17 tahun 2023 tentang kesehatan.

Menanggapi aspirasi dari PPNI, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Edwar Samsi mengatakan pihaknya bakal memanggil Pansel JPTP direktur Rs. M Yunus untuk dimintai keteranganaya terkait cara-cara seleksi direktur RS. M. Yunus.

baca juga:Diduga Cacat Yuridis, dr. Ari Mukti Tetap Dilantik Sebagai Direktur RS. M. Yunus

“kalau seperti itu keadaanya, kami melihat ada kejanggalan dalam seleksi dan pelantikan direktur RS  M. Yunus. Pemanggilan ini untuk mempertanyakan proses seleksi yang dilakukan pansel,” ucapnya.

Dikatakannya, Bahwa dr.Ari Mukti yang dilantik pangkatnya baru eselon III B dan belum pernah menjabat sebagai Wakil direktur rumah sakit tipe B.

“Perlu di ingat untuk calon direktur rumah sakit tipe B  harus pernah menjadi wakil direktur rumah sakit tipe B, atau permah menjabat direktur di Rs tipe C,  sedangkan dr. Ari ini hanya menjabat kepala bidang di Rs. M. Yunus,” ucapnya.

Jika dilihat dari hal itu, dr. Ari Mukti belum layak menjabat menjadi direktur rumaha sakit M. Yunus karena tidak sesuai dengan Permenkes no 971 tahun 2009 pasal 10  tentang satandar koompetensi pejabat struktural kesehatan.

Ia berharap dalam seleksi ini tidak terjadi korupsi Kolusi nepotisme (KKN). jika memang ada kesalahan jangan malu untuk mengakuinya.

“Jika nanti memang ditemukan ada kesalahan jangan malu untuk mengakui dan akan kita ulang seleksi sehingga dapat mengakomodir Undang-undang kesehatan nomor 17 tahun 2023,” cetusnya.

Sementara itu Ketua PPNI Fauzan mengatakan pihaknya bukan mencari-cari kesalahan namun untuk menjadikan Rumah Sakit di provinsi Bengkulu ini dipimpin orang-orang yang berkompeten. (fer)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Back to top button

You cannot copy content of this page