Walikota dan Wawali Berharap Ada Solusi Terbaik Untuk Tenaga Honorer
BENGKULU, newsikal.com – Pemerintah pusat melalui Men PAN-RB menginstruksikan tahun 2023 honorer dihapus. Keputusan itu tertuang dalam Surat nomor B/165/M.SM.02.03/2022 tertanggal 31 Mei 2022 , itu membuat semua kepala daerah di Indonesia pusing gimana nanti nasib pegawai honorer tersebut.
Walikota Bengkulu berharap ada solusi terbaik nantinya tanpa harus merugikan tenaga honorer atau PTT. Seperti yang dikatakan Wakil Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi.
“Semoga ada solusi terbaik bagi para honorer. Yang jelas Kami (Wali-Wawali) terus berjuang sekuat tenaga agar honorer tidak dirugikan,” ujar Dedy yang ikut dalam rapat kordinasi APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota se Indonesia) di Pangkal Pinang Bangka, 8-9 Juni 2022.
Dedy mengatakan ini yang menjadi isu sentral dalam pertemuan Walikota se Indonesia berjuang agar penghapusan honorer tidak sekaligus.
“Penghapusan honorer menjadi masalah nasional. Ibarat “Kiamat kecil” bagi honorer. Sebab semua instansi pusat dan daerah ratarata mempekerjakan tenaga honorer. Termasuk di Kota Bengkulu, jumlah tenaga honorer 2.544 orang,” kata Dedy.
Opsi yang ditawarkan pemerintah pusat, tenaga honorer diganti dengan membuka seleksi PPPK atau tenaga alih daya (outsourcing). Ini pun menurut Dedy tidak mudah, sebab tergantung kemampuan fiskal masing-masing daerah.
Sementara itu, melalui ketua APEKSI, Bima Arya Walikota yang tergabung di APEKSI meminta kepada pemerintah pusat melalui MenPAN RB dan Mendagri agar penghapusan honorer tidak sekaligus di tahun 2023.
“Atau penghapusan secara bertahap. Sebab jika sekaligus maka akan berdampak terhadap pelayanan publik dan meningkatnya angka pengangguran,” tambah Dedy. (Red)
