Audiensi Dengan Komisi III DPR RI, DPD PPNI Jakut Sampaikan Isu Kesejahteraan dan Perlindungan Hukum Perawatan
JAKARTA, newsikal.com – Ketua Dewan pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jakarta Utara (Jakut) Maryanto didampingi pengurus DPD PPNI audiensi dengan Komisi III DPR RI, Kamis (18/1/2024).
Kedatangan DPD PPNI Jakut ini diterima anggota DPR RI dari fraksi Demokrat Dapil 3 Jakarta H. Santoso, S.H. MH.
Dalam pertemuan ini, ketua ketua dewan pertimbangan DPD PPNI Jakut Maryanto menyampaikan aspirasi pengangkatan perawat menjadi ASN/PPPK.
“Pemerintah Pusat dalam hal ini kemenpanRB, kemenkes, kemenkeu dan kementerian terkait lainya agar betul-betul berkomitmen menangani perawat BLUD, Honorer dilingkungan pemerintah Pusat maupun Daerah yang saat ini belum ada kejelasan bagi perawat-perawat yang sudah mengabdi lebih dari 5 tahun sampai dengan 10 tahun lebih, seharusnya mereka diangkat tanpa syarat melihat masa pengabdian yang tidak pendek,” ujarnya.
PPNI Juga mendesak agar pemerintah mengutamakan pengangkatan honorer dan sejenisnya dengan afirmasi yang jelas tampa tes yang menyulitkan peserta yang puluhan tahun.
“Daripada mengangkat ASN/PPPK fresh graduate yang belum tentu mampu bekerja melayani masyarakat,” cetusnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, pemerintah juga harus menerapkan mekanisme Struktur Skala Upah (SUSU) bagi perawat disektor swasta, tidak dibawah UMP.
“Banyak Syarat-syarat yang perawat penuhi sebelum bekerja, seperti mendapatkan izin STR / SIP perawat,” ungkapnya.
Dalam pertemuan itu, H. Santoso mengucapkan terimakasih atas kehadiran PPNI. Ia akan terus memperjuangkan regulasi-regulasi yang pro masyarakat. H. Santoso juga menambahkan bahwa UU Kesehatan saat ini lebih banyak pro oligarki dan menyampingkan kepentingan masyarakat.
“Saya berharap ada dukungan dari PPNI untuk agar dapat duduk kembali di DPR RI dan bersama-sama untuk mengawal aspirasi ini,” Pungkasnya
