Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI resmikan Pembukaan Konferensi Studi Regional PMKRI Regio Sumbagsel
Kota Palembang, newsikal.com – Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Wamenaker RI), Ir. Afriansyah Noor, M.Si., IPU membuka kegiatan Konferensi Studi Regional (KSR) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Sanctus Thomas Aquinas Komisariat Daerah Sumatera Bagian Selatan di ruang parameswara kantor Walikota Palembang, Jumat,(3/10/2023).
Konferensi Studi Regional (KSR)PMKRI merupakan jenjang pendidikan formal di PMKRI sebagai sarana intelektual untuk mendistribusikan pemikiran-pemikiran konstruktif oleh kader PMKRI untuk membahas secara konkrit permasalahan- permasalahan yang ada di daerahnya masing-masing.
Konferensi tersebut bertajuk “Karhutla, Kekeringan dan Peningkatan Suhu Bumi, Dampak El Nino dan Peran Manusia Didalamnya”.
Pada acara pembukaan, dihadiri oleh mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi di kota Palembang, para Siswa SMA, Cipayung Plus kota Palembang, BEM se-kota Palembang dan delegasi Cabang PMKRI se-regio Sumatera Bagian Selatan dengan jumlah kurang lebih 200 orang.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Republik Indonesia, Afriansyah Noor, selaku Opening Speech mengatakan bahwa kegiatan PMKRI akan membawa dampak positif bagi pemerintah.
“Kegiatan Konferensi Studi Regional PMKRI sangat baik dan berdampak positif bagi pemerintah karena rekomendasi-rekomendasi hasil kegiatan ini dapat menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah, terlebih mengenai isu dan permasalahan mengenai Lingkungan Hidup dan Digitalisasi Pemilu,” ujarnya.
Wamenaker mengapresiasi keinginan Mahasiswa dan Pemuda untuk memikirkan permasalahan-permasalahan yang ada di kehidupan sosial masyarakat.
Sementara itu, Ketua Presidium Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Sanctus Thomas Aquinas Periode 2022-2024, Tri Natalia Urada dalam sambutannya mengatakan kurang lebih 85 cabang PMKRI seluruh Indonesia yang terbagi menjadi 15 daerah regional masa sedang melaksanakan Konferensi Studi regional.
“Digitalisasi Pemilu merupakan rancangan yang perlu disupport dilaksanakan di Indonesia. Terdapat beberapa negara yang sudah menerapkan pemilu digital dan ini menjadi contoh baik yang perlu dilakukan oleh negara kita,” terang mahasiswa pascasarjana Binus University itu.
Lanjutnya, Berkaitan dengan tema sebagai visi strategis Konferensi Studi Regional PMKRI Regio Sumatera Bagian Selatan tahun 2023 tentang Karhutla merupakan tajuk kontemporer dan faktanya terjadi di Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Selatan.
“Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), selama periode Januari-Juli 2023 luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia sudah mencapai 90.405 hektare (ha). Seluruh kebakaran itu tercatat menghasilkan emisi lebih dari 5,9 juta ton ekuivalen karbon dioksida (CO2e),” jelasnya.
Dikatakan Tri Urada bahwa sebaran kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan dengan total 32.496 hektare dengan jumlah 8.236 titik dengan rentan waktu Januari sampai September 2023 (area terbakar meliputi Kawasan Hutan, lahan mineral, dan gambut yang hampir tersebar di 17 kabupaten dan kota di Sumsel) . Sementara karhutla di Aceh seluas 1.912 hektare, Bangka Belitung totalnya 2.048 Ha, Bengkulu seluas 25.61 Ha, Jambi seluas 1.646 Ha, Lampung 5.000, Sumut seluas 2.113 Ha dan Sumatera Barat seluas 1.300 Ha.
“Berdasarkan data tersebut diatas, Provinsi Sumatera Selatan sebagai daerah terluas untuk kasus karhutla,” cetusnya.
Lebih lanjut ia menyampaikan, Jika mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Mengingat dampak karhutla sangat besar, untuk melindungi keberlangsungan hutan, maka setiap orang dilarang membakar hutan.
“Untuk itu, Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Sanctus Thomas Aquinas Periode 2022-2024 mendorong kepada semua pemangku kepentingan untuk Segera melakukan pembersihan hutan dan lahan sisa kebakaran,” pintanya
PMKRI juga mendorong untuk melakukan reboisasi massal dalam rangka menjaga keseimbangan hutan agar tetap lestari. Serta PMKRI berkomitmen untuk mengkampanyekan jaga hutan sebagai paru-paru dunia.
“Jika dibiarkan dan atau diabaikan masalah karhutla akan mengganggu kualitas kesehatan manusia karena menghirup udara bercampur asap tebal karhutla setiap hari serta berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat luas,” katanya
Sebagai tindak lanjut, rekomendasi-rekomendasi hasil kegiatan Konferensi ini sebagai bagian dari output, akan diserahkan ke pemerintah daerah masing-masing dan akan diteruskan kepada pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan utama dalam pengambilan Kebijakan.
“Saya berharap, output dan rencana tindak lanjut hasil Konferensi Studi Regional PMKRI khususnya di Regio Sumatera Bagian Selatan dapat menjadi kontribusi PMKRI menuju Indonesia Lebih baik,” Tutur Tri Urada.
Dikesempatan yang sama Ketua Presidium PMKRI Cabang Palembang, Andreas Amanda Simbolon dalam laporannya mewakili tuan rumah kegiatan mengatakan Konferensi Studi Regional PMKRI akan dilaksanakan selama Lima hari kedepan dengan rangkaian acara seperti Dialog Publik, materi-materi, Focus Grup Discussion, Pleno Komisi.
“Diakhir kegiatan akan dilaksanakan penanaman 1000 pohon di kota Palembang yang diikuti oleh cabang-cabang PMKRI Se-regio Sumatera Bagian Selatan (Jambi, Palembang dan Bengkulu),”pungkasnya.
Turut hadir Pj Gubernur Sumatera Selatan yang diwakili oleh Asisten III Bapak H. Kurniawan Kantinoko, AP., M.Si Staf Ahli Bidang Pemsosmas Walikota Palembang Ibu Hj. Zanariah, Kadisnaker kota Palembang. Hadir juga Wakil Ketua DPRD Sumsel Bpk. Giri Ramanda Kiemas, Polda Sumsel, Ketua Bawaslu Sumsel Bpk. Kurniawan,S.Pd, Komisioner KPU Sumsel Bpk. Henri Almawijaya sebagai narasumber Dialog Publik pada pembukaan kegiatan tersebut diatas.
Konferensi Studi Regional (KSR) PMKRI Komisariat Daerah Sumatera Bagian Selatan dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Bapak Afriansyah Noor ditandai dengan pemukulan gong didampingi Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI Tri Natalia Urada. (Rilis)
