Peran Perempuan Dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Bengkulu Cukup Tinggi
BENGKULU, newsikal.com – Laki-laki dan perempuan mendapat penghargaan yang setara sebagai manusia di dalam berbagai aspek kehidupan dan sama-sama mendapatkan akses, mampu berpartisipasi dan memiliki kontrol serta mendapatkan manfaat dari intervensi pembangunan. Maka itu Pemerintah Provinsi Bengkulu, beracuh pada peraturan daerah (Perda) no 5 tahun 2016 untuk terus berupaya memperjuangkan peran aktif perempuan dalam pembangunan daerah.
Terbukti data terakir dari tahun 2018 wujud kesetaraan dan keadian gender di Provinsi Bengkulu terus meningkat. Tercatat di data DP3AP2KB Provinsi Bengkulu, sebanyak 2.309 perempuan di Provinsi Bengkulu memegang jabatan yang strategis dalam pembangunan Provinsi Bengkulu baik itu eksekutif maupun legislatif.
Rinciannya yakni sebanyak 45 orang dari seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu berada di legislatif. Lalu untuk perempuan yang menduduki jabatan eselon sebanyak 2.261 orang dari seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Selain itu, perempuan yang menduduki posisi strategis yaitu wakil bupati atau wakil waikota sebanyak tiga orang, yakni Wakil Bupati Kaur, Wakil Bupati Kepahiang dan Wakil Walikota Bengkulu.
Dikatakan Kepala DP3AP2KB Provinsi Bengkulu, Foritha Ramadhaniwati, kesetaraan dan keadian gender ini memang sangat penting, karena selain faktor adanya perda, ini juga sebagai penghargaan untuk perempuan yang telah berperan aktif dalam pembangunan daerah.
“Perempuan harus diberi akses, yaitu kesempatan yang sama pada peluang memperoleh sumber daya pembangunan. Contohnya, dapat informasi yang sama untuk dapat mengikuti program pembangunan yang sesuai,” ujarnya.
Tidak hanya itu, lanjutnya, perempuan dan laki-laki juga dapat berpartisipasi dalam seluruh proses pembanguan melalui tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan.
“Perempuan juga memiliki kemampuann dalam pengambilan keputusan, maka itu perempuan layak diikut sertakan dalam proses pengambilan keputusan untuk penguasaan sumber daya pembangunan. Jadi perempuan dan laki-laki punyak hak yang sama duduk dalam posisi penentu,” ungkapnya.
Foritha juga menyebutkan, nantinya mafaat pembangunan harus pula dirasakan oleh perempuan dan laki-laki.
“Seperti program pendidikan, Diklat harus memberikan manfaat yang sama untuk ASN laki-laki dan perempuan,” ucapnya.
Ia juga menambakan, saat ini Pemerintah Provinsi Bengkulu juga begitu responsif dalam pengarusutamaan gender ini. Terlebih memang didukung dengan perempuan yang ikut berpolitik, Pemprov juga merealisasikannya dengan banyak jabatan eselon yang diduduki oleh perempuan.
“Contohnya saja saya, saya diberi amanah oleh Gubernur untuk menduduki jabatan Kepala Dinas, dan masih banyak juga yang lain, baik itu sekretaris dinas maupun Kabid serta jabatan lainnnya. Begitu peduli Pemprov dengan kemampuan yang dimiliki perempuan,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan, pihaknya juga terus berupaya meningatkan kesejateraan gender ini. Sosialisasi maupun program-program kemandirian dan peningkatan kemampuan perempuan terus gencar ia lakukan. Dirinya ingin, perempuan yang memiliki double burden (beban ganda) dapat dihargai dan diberi penghargaan atas kemampuannya.
“Perempuan di Provinsi Bengkulu harus mandiri, terlebih memang kewajiban sebagai seorang istri juga harus dijaga,” sampainya.(adv)
