HKN 2023, Dinkes Provinsi Bengkulu Dapat Hibah dari Kemenkes RI
BENGKULU, newsikal.com – Dinas kesehatan (Dinkes) Provinsi Bengkulu mendapatkan hibah dari kementerian kesehatan (Kemenkes) berupa rumah sakit bergerak/terapung yang ada di Pulau Enggano Kab. Bengkulu Utara dan hibah tanah eks kantor dinas kesehatan kepada Kab. Rejang Lebong.
Hal itu disampaikan kepala dinas kesehatan Provinsi Bengkulu Herwan Antoni pada malam puncak Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-59 Provinsi Bengkulu di auditorium Poltekkes Kemenkes, Kamis malam (16/11/2023).
“Alhamdulillah kita mendapatkan hibah dari Kemenkes, berupa tanah dan bangunan semoga ini dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga dapat mendukung kemajuan di daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut ia menyampaikan, akan ada penandatanganan komitmen janji layanan antara fasilitas kesehatan dan BPJS kesehatan dan diketahui Gubernur dan Bupati walikota se-provinsi Bengkulu.
“Alhamdulillah seluruh rangkaian acara berjalan dengan lancar dan pada malam puncak ini hadir seluruh direktur rumah sakit baik milik pemerintah dan swasta hadir. Jadi saya ingat kembali ada 8 layanan yang harus kita komitmen kan, ” ujarnya.
Sementara itu Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyampaikan, Ada perubahan mendasar dalam sistem kesehatan, mulai dari pencegahan, memiliki SDM yang berkualitas, begitupun peralatan kesehatan yang menggunakan produk terbaik dalam negeri.
“Tranformasi pelayanan kesehatan sebagai tonggak perbaikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, apalagi ditunjang pencapaian UHC sudah mencapai 98%. Sehingga dengan situasi tersebut tidak ada lagi alasan masyarakat tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik,” jelas Gubernur.
Pada momen HKN ke-59 Gubernur Rohidin berupaya agar Rumah Sakit Jiwa Khusus Soeprapto (RSJKO) dikelola Kementerian Kesehatan. Hal ini karena, RSJKO menerima seluruh rujukan orang dengan gangguan jiwa, jadi tidak memungkinkan dengan anggaran yang tersedia dan dikelola dengan pejabat eselon III.
“Ini sudah hampir 5 tahun lalu, dan saat Menkes ke sini juga sudah disampaikan. Kita ingin menyerahkan aset RSJKO sehingga dapat dikelola Pemerintah pusat. Sejauh ini kan juga, Pemerintah pusat belum memiliki RSJ yang representatif di wilayah Sumatera bagian selatan,” pungkas Rohidin. (fer)
