Jamin Kesehatan Masyarakat, Pemkab Kaur Gelar Pertemuan Dengan BPJS Kesehatan
KAUR, newsikal.com – optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat di Kabupaten kaur, Pemkab Kaur mengelar pertemuan Tahap I dengan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama. Kegiatan dibuka secara langsung oleh Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Kastilon Sirad, S.Sos, di Gedung Business Development Centre (BDC) Pondok pusaka, Kamis (25/5/2023)
Kastilon Sirad dalam sambutannya menyampaikan bahwa dalam rangka mendukung program strategis nasional, pemerintah daerah kabupaten kaur siap untuk bersinergi dengan BPJS Kesehatan untuk optimalisasi implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Bulan maret 2023 lalu, Kabupaten Kaur mendapatkan penghargaan UHC Award, dari Wakil Presiden RI karena telah mencapai lebih dari 98 Persen penduduk kabupaten kaur sudah terdaftar program JKN,” ujarnya
Dikatakannya kedepan Pemkab Kaur akan melakukan peningkatan kualitas Pelayanan kesehatan sesuai dengan misi nomor lima Kaur BERSERI yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan yang efektif, efisien, terjangkau, dan holistik.
“Saya meminta untuk instansi terkait untuk mendata dengan rinci setiap warga yang membutuhkan, untuk dilaporkan ke BPJS Kesehatan agar bisa mendapatkan layanan. Hal ini bertujuan untuk menjamin tidak ada lagi masyarakat Kaur terkendala untuk berobat,” ucapnya
Sementara itu Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu Mahyudi SE melalui Kepala BPJS Kesehatan Kaur Ahmad Fauzi Nugraha mengatakan, kegiatan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama yang dilaksanakan hari ini merupakan kegiatan rutin dua kali dalam setahun untuk menyampaikan progres program JKN di kabupaten Kaur khususnya di semester I Tahun 2023
“kita lebih ke arah koordinasi apa yang kurang dan apa yang belum kita tindak lanjuti, seperti Instruksi Bupati yang belum di tindak lanjuti untuk tindak lanjut dari Instruksi Presiden,” ucap Ahmad Fauzi
Ahmad Fauzi mengaku BPJS kesehatan memiliki target untuk mendaftarkan seluruh kepala desa dan perangkat desa tercover BPJS Kesehatan
“Dari 192 desa masih ada 69 desa lagi yang belum memberikan datanya ke BPJS kesehatan, kita harapkan kerjasamanya untuk menyerahkan data agar seluruh kepala desa dan perangkatnya punya jaminan kesehatan,” Pungkasnya. (Red)
