Pengesahan APBD 2022 Ditargetkan November Selesai
BENGKULU, newsikal.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu kembali menggelar Rapat Paripurna Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi tahun anggaran 2022, Senin (1/11/21).
Paripurna masa sidang ketiga tahun 2021 dihadiri Gubernur Bengkulu, unsur forum koordinasi pimpinan daerah dan kepala organisasi perangkat daerah.
Gubernur Rohidin Mersyah mengatakan selain menargetkan pengesahan APBD 2022 sebelum 30 November ini, pihaknya juga tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur maupun sektor lain dalam RAPBD.
Adapun pihaknya kembali mengusulkan alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp2,8 triliun, termasuk juga melaksanakan 18 kegiatan prioritas dan 68 kegiatan unggulan.
“Kami menargetkan pengesahan APBD sebelum 30 November, agar tidak kena pinalti. Di samping ketepatan waktu kami juga ingin dapat anggaran,” kata Rohidin dalam penyampaian nota RAPBD.
Alokasi sebesar itu, kata Rohidin dengan rincian pendapat asli daerah (PAD) sebesar Rp966 miliar lebih, pendapatan transfer pemerintah pusat Rp 1,7 triliun lebih dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp1,116 miliar lebih.
Juga untuk beberapa program prioritas yang mulai ditanyakan masyarakat seperti pemasangan listrik gratis, gas, dan pendidikan gratis ini akan dikerjakan di 2022.
Ia mengatakan tidak semua program prioritas ini hanya mengandalkan APBD murni, akan tetapi program ini sinergi dengan anggaran lainnya seperti dari pihak ketiga dengan mengacu regulasi yang ada.
“Pembangunan infrastruktur tetap, tapi lebih mengutamakan jalan poros dan sentra produksi,” kata Rohidin.
Sementara itu Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu Yurman Hamedi menilai untuk pengurangan anggaran dana APBD tahun depan dibandingkan tahun 2019 lalu, mencapai Rp600 miliar lebih. Hal ini masih disusulnya anggaran refocusing mengantisipasi berlanjutnya pandemi COVID-19.
“Kondisi daerah dan negara sekarang seperti itu, keterbatasan anggaran. Perkiraannya dana untuk pembangunan infrastruktur tahun depan hanya Rp100 miliar” kata Yurman.
“Tapi kami akan berupaya lagi bersama Pemerintah Provinsi meyakinkan Pemerintah Pusat, agar peruntukan anggaran ini bisa kembali seperti 2 tahun lalu,” pungkasnya. (prw)
