Dempo Pertanyakan, Kenapa Kenaikan Tarif Maskapai Keberangkatan CJH Sampai 2 Kali Lipat
BENGKULU, newsikal.com – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu Dempo Xler SIP MAP menegaskan, tidak seharusnya kenaikan harga sewa pesawat terlalu tinggi. Karena memberatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu memberangkatkan CJH (calon jamaah haji) dari Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu menuju embarkasi penuh Bandara International Minangkabau, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).
Kenaikan harga sewa pesawat terbang untuk memberangkatkan 1.636 orang calon jemaah haji (CJH) asal Provinsi Bengkulu kenaikannya sangat tinggi mencapai 2 kali lipat dibandingkan tahun lalu.
“Kita minta maskapai penerbangan jangan memainkan harga sewa pesawat hingga terlalu tinggi seperti saat ini,” tegas Dempo.
Untuk memberangkatkan CJH dari embarkasi antara ke embarkasi penuh itu, APBD Provinsi Bengkulu sudah menganggarkan sekitar Rp 6 miliar. Hasil survey harga yang dilakukan pemprov, sewa pesawat diatas Rp 10 miliar. Seperti Maskapai Garuda Indonesia sewanya sampai Rp 16 Miliar, City Link Rp 12 Miliar dan Lion Air Rp 13 miliar.
Dempo menegaskan, jika kenaikan harganya tidak terlalu tinggi dari anggaran maka bisa masuk diakal. Namun jika sudah lebih 2 kali lipat, perlu dipertanyakan.
“Ini untuk kepentingan ibadah dan kerjasamanya dengan pemerintah daerah. Seharusnya maskapai itu membantu pemerintah daerah memberikan pengurangan harga, bukan justru menaikkan harga terlalu tinggi,” ujarnya.
Dempo menegaskan, untuk menambah anggaran biaya sewa pesawat tentu bukan hal mudah. Apalagi anggarannya sudah ada di APBD 2023 yang telah disahkan. Maka perlu kajian matang, jika memang ada upaya refocusing anggaran yang dilakukan oleh pemprov Bengkulu.
“Silahkan kaji secara matang. Jika dilakukan refocusing, maka ada anggaran lain harus dikurangi. Tentu itu juga memunculkan masalah baru,” tegas Dempo.
Begitupun dengan rencana menggunakan anggaran belanja tidak terduga (BTT). Menurut Dempo, hal tersebut juga sulit dilakukan. Karena BTT itu bisa digunakan untuk keperluan kedaruratan. Seperti bencana alam, sosial dan hal mendesak lainnya.
“Jadi hati-hati gunakan BTT. Jangan sampai salah. Karena jika salah penggunaan BTT, tentu ada regulasi yang dilanggarnya,” ujarnya.
Maka dalam mengatasi harga sewa pesawat itu, menurut Dempo, pemprov harus bisa berkoordinasi dengan Pemerintah RI agar Maskapai tidak bermain-main dengan harga tiket pesawat. Karena dampaknya tentu daerah yang akan dirugikan.
“Silahkan datangi ke pusat. Survey betul harganya. Kalau naik apa faktornya. Jangan sampai masyarakat yang dirugikan,” tegas Dempo.(adv)
