Komisi II Minta Gubernur Evaluasi Kabid Yang Lambat Kerja
Jawa Barat, newsikal.com – Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu melakukan studi banding ke Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, Jumat (3/11/2023)
Kunjungan ini untuk kondisi penyuluh perikanan, pembibitan dan budidaya ikan darat serta pendapatan dan bagi hasil kelautan yang diterima Pemprov Jawa Barat.
Dari paparan DKP Jabar, kata anggota komisi II DPRD Provinsi Bengkulu Usin Sembiring, belanja kebutuhan dasar di bidang perikanan sangat besar mencakup pada kebutuhan program di dinas, cabang dinas serta menghidupkan UPTD sebagai ujung tombak dinas DKP Jawa Barat.
“Proyeksi ini sangat berbeda di Dinas DKP Provinsi Bengkulu yang sangat minim mensupport UPTD, hingga bisa dikatakan UPTD mati suri tidak ada program untuk peningkatan budidaya Perikanan (pembibitan dan budidaya) terutama dalam hal mensupport ekonomi masyarakat,” ujar Usin.
lanjut Usin, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bengkulu sangat lamban dalam pelaksanaan programnya, seperti contoh Program Bioflok yang diprogramkan oleh DPRD Provinsi Bengkulu untuk Pembudidaya Pemula di APBD Murni Tahun 2023 hingga saat ini belum juga terlaksana, padahal saat ini sudah masuk dalam APBD Perubahan tahun 2023.
“Bagaimana kita ingin meningkatkan ekonomi masyarakat, menurunkan tingkat stunting dari ketersediaan makanan ikan sebagai salah satu pemenuhan bahan makanan untuk generasi, bagaimana penyerapan anggaran jika pelaksana lamban dalam melaksanakan program. Bayangkan saja kalau bioflok lele atau ikan tawar lainnya bisa dilaksanakan cepat, maka November ini sudah bisa panen dalam tahun 2023, ini tidak sesuai dengan kinerja di bidang Perikanan Darat,” terang Usin Sembiring.
Komisi 2 DPRD Provinsi Bengkulu meminta agar Gubernur dan Kadis mengevaluasi kabid dan pelaksana program tersebut segera mungkin. Bila perlu ganti mereka yang bekerja lambat.
Terkait pendapatan asli daerah, Usin menjelaskan, bisa diarahkan peningkatan UPTD Pembibitan yang ada di bawah kewenangan Dinas DKP Provinsi Bengkulu dengan memperbaiki kolam pemijahan, indukan yang baik dan varietas bibit lainnya yang bisa dikembangkan.
“Pembudidaya atau kelompok dapat membeli bibit yang baik di UPTD, jadi gak perlu lagi mendatangkan bibit dari luar Provinsi Bengkulu. Termasuk pakan bisa dikembangkan dengan bekerjasama petani, nelayan bahkan kelompok pengelola limbah sampah,” pungkasnya (red)
