RoadShow KPK RI di Bengkulu, KPK: Sektor Perijinan dan Pengadaan Rawan Korupsi
BENGKULU, newsikal.com – KPK bersama pemerintah provinsi Bengkulu mengelar Rapat Koordinasi Pembenahan Perizinan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dan Pajak Daerah MBLB, di Gedung Serba Guna Provinsi Bengkulu, Selasa (29/8/2023).
Rapat koordinasi ini dihadiri seluruh sekretaris Daerah (sekda) kabupaten/kota se-provinsi Bengkulu.
Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) 4 Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) Ipi Maryati Kuding mengungkapkan data statistik penanganan perkara yang KPK lakukan sejak 2004 hingga 2022, menunjukkan sektor swasta termasuk di dalamnya pelaku usaha paling banyak ditetapkan tersangka oleh KPK.
“Ini menunjukkan dunia usaha sebagai sektor penyumbang kasus korupsi terbanyak. Di mana modus yang ditemukan adalah suap menyuap, gratifikasi dan pemerasan, itu yang paling banyak terjadi,” sebut Ipi Maryati
Lanjutnya, sedangkan sektor paling rawan terjadinya tidak korupsi, yaitu sektor perizinan dan pengadaan barang dan jasa.
“Mengapa dua sektor itu paling rawan korupsi? Karena KPK melihat masih ada celah untuk terjadinya praktik korupsi,” ungkapnya.
Korupsi itu terjadi dalam praktik transaksional karena proses perizinan yang tidak memberikan kepastian baik terhadap biaya, proses, persyaratan maupun waktu.
“Nah ketidakpastian inilah yang membuka celah-celah praktik transaksional. Di mana para pelaku usaha misalnya ingin mendorong izin yang tidak dikeluarkan agar dapat dikeluarkan dengan memberikan sesuatu kepada petugas atau untuk mempercepat proses perizinan karena tidak adanya kepastian waktu proses perizinan tersebut,” jelasnya.
Namun, diakuinya saat ini proses perizinan sudah dipermudah melalui sistem online dan website, sehingga praktik transaksional dapat dihindari.
Di lain sisi, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Hamka Sabri mengatakan, untuk menghindari terjadinya tindakan korupsi di bidang perizinan maupun pelayanan publik lainnya, setiap pekerjaan harus menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP).
Selain itu, jelasnya, harus ada sosialisasi ke masyarakat, sehingga dengan demikian masyarakat yang ingin melakukan pengurusan perizinan maupun administrasi lainnya dapat mengetahui dan paham syarat apa saja yang harus dipenuhi.
“Dan kita akan melakukan sosialisasi. Pak Gubenur sudah mengeluarkan surat edaran dan surat resmi terkait perizinan. Yang penting itu SOP dan sosialisasi itu kita lakukan, sehingga dapat terhindar dari praktik korupsi,” kata Sekda Hamka, usai Rapat Koordinasi bersama KPK RI.
Lebih jauh diungkapkannya, dalam perizinan itu tidak ada kendala atau mempersulit pihak dalam pembuatan perizinan, namun terkadang masyarakat yang belum tahu ataupun belum maksimalnya sosialisasi yang dijalankan.
“Sebenarnya tidak dipersulit, hanya saja terkadang masyarakat belum begitu mengetahui apa saja persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan izin usaha, selain itu terkadang kurangnya sosialisasi,” demikian ungkap Sekda Hamka. (Red)
