Sekda Mukomuko Ingatkan Setiap OPD Perhatikan Progres Kegiatan Fisik
MUKOMUKO, newsikal.com — Sekertaris daerah (Sekda) Kabupaten Mukomuko, Dr. Abdiyanto, SH, M.Si, CLA mengingatkan agar seluruh OPD yang memiliki kegiatan fisik untuk segera memperhatikan progres pekerjaan.
Mengingat saat ini kegiatan fisik Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Mukomuko tahun 2023 sudah berjalan. Maka dari itu seluruh pekerjaan harus diawasi agar mendapatkan hasil pekerjaan yang maksimal, guna menghindari permasalahan di kemudian hari.
“Kami tidak menginginkan ada keterlambatan progres pekerjaan fisik yang menjadi tanggung jawab OPD. Maka dari itu segera pantau rekanan, jangan sampai ada pekerjaan yang bisa dikatakan asal-asalan,”tegasnya
Sekda juga menjelaskan, sangat perlu diketahui bahwasanya untuk pekerjaan yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) baik itu Tugas Pembantuan maupun Dana Alokasi Umum (DAU) harus berjalan tepat waktu, sehingga progres yang dikerjakan dapat menghasilkan serapan anggaran. Hal ini menghindari apabila terjadi refocusing anggaran. Sebab tidak menutup kemungkinan karena meningkatnya kebutuhan negara saat ini untuk menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan pembangunan Ibu Kota Negara baru yang bisa berdampak dengan ditariknya kembali anggaran yang lamban terserap
“Jika tahapan sudah dimulai, anggaran tidak bisa ditarik lagi. Namun jika kita lambat dalam pencapaian progres persentasi yang berujung pada serapan anggaran, bisa saja adanya kebijakan refocusing dari pemerintah pusat, tentu kita pemerintah daerah akan dirugikan. Serta menanggung kerugian tersebut,”ujarnya.
Lanjutnya, selain itu percepatan pekerjaan juga terkait dengan target pembangunan yang sudah disiapkan daerah dalam mendorong perekonomian masyarakat. Sehingga program yang sudah dianggarkan bisa segera dirasakan masyarakat. Maka dari itu kerjakan sebaik mungkin.
“Jangan sampai apa yang sudah diharapkan masyarakat atas program yang dianggarkan, Tidak jadi dirasakan Karena terlambat dalam pengerjaan. Selain mengecewakan masyarakat OPD tersebut juga akan terancam tidak mendapatkan bantuan dari pusat karena ketidakmampuan melakukan serapan anggaran,” pungkasnya .(Red)
