Terkait Usul Berulang Nama Yang Sama Pj. Sekda Kota Bengkulu, Karo Hukum: Penjelasan Pemprov Sudah Lengkap Sesuai Ketentuan
BENGKULU, newsikal.com – Mencuatnya ke ranah publik terkait usulan nama yang sama Pj. Sekda Kota Bengkulu dari Pj. Wali Kota Bengkulu kepada Gubernur yang berimbas pada penolakan, mendapat tanggapan hukum administrasi pemerintahan dari Karo Hukum Setdaprov Bengkulu, Hendri Donan, SH, MH.
Hal ini menurut Hendri Donan telah tercantum secara eksplisit pada pasal 8 ayat (5) Perpres Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah yang menyebutkan dengan tegas “Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menolak, bupati/wali kota menyampaikan usulan baru calon penjabat sekretaris daerah kabupaten/kota paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak surat penolakan diterima.”
“Penjelasan terkait ini sudah disampaikan dengan gamblang dalam Surat Pemprov Nomor: B.000/6/SETPROV/2023 tanggal 27 Oktober 2023, yang isi penjelasannya kepada Pj. Walikota Bengkulu menyebutkan agar Penjabat Walikota Bengkulu menyampaikan kembali usulan nama baru calon Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bengkulu sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah,” jelas Hendri Donan.
Maksud pasal tersebut sudah sangat jelas menyebutkan “usulan nama baru calon Penjabat Sekda”, yang bermakna ketika usul nama awal mendapat penolakan, maka harus diusulkan nama baru selain dari nama pada usul awal tersebut.
“Jadi tidak perlu diputar balik, seolah-olah persoalannya pada penolakan, tapi esensinya ketentuan pasal 8 ayat (5) itu menjadi konsekuensi wajib yang harus dilakukan Penjabat Walikota untuk mengusulkan nama baru,” tegas Hendri Donan.
Sedangkan yang dilakukan Pj. Walikota Bengkulu tetap mengabaikan saran dan permintaan dari Gubernur, sehingga sampai 4 kali mengusulkan nama yang sama secara berulang.
“ini seolah-olah Pj. Walikota tutup mata dengan ketentuan pasal 8 ayat (5), tetap berkutat dengan mengusulkan nama yang sama, ini kan bisa menjadi pertanyaan balik dari publik kepada Pj. Walikota Bengkulu, ada apa dengan hal ini,” sebut Hendri Donan memberikan analisa hukumnya.
Akibat “ngototnya” Pj. Walikota Bengkulu yang tidak mau mengikuti saran dan permintaan Gubernur, maka dampak dari persoalan ini kembali kepada Pemkot sendiri. Hal inilah yang membutuhkan kecermatan membaca peraturan perundangan dengan baik dan taat melaksanakannya agar roda pemerintahan berjalan dengan baik.
“Intinya dalam pelaksanaan peraturan perundangan tidak ada istilah memaksakan kehendak, tetapi cermat, taat dan menjunjung tinggi hukum sebagai panglima terutama dalam administrasi pemerintahan, semoga dipahami dengan baik oleh Pemkot dan kita semua tetap memberikan solusi yang terbaik” tutur Hendri Donan.
