Evaluasi dan implementasi terkait Bansos APBD, Keuangan Desa, Serta Bansos APBDes
KAUR, newsikal.com – Rapat Evaluasi Implementasi Bansos APBD Tahun 2023 dan Evaluasi Akuntabilitas Keuangan Desa Serta Implementasi Bansos APBDes Tahun 2023. Rapat ini dilaksanakan di Ruang Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur ,Selasa (14/11/2023)
Hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur , Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perkim, Kepala Dinas Perindagkop, Kepala Dinas PMD yang turut dihadiri oleh tim BPKP.
Rapat Evaluasi ini dipimpin dan dibuka langsung oleh Bapak Drs. Ersan Syafiri, MM. Selaku Sekretaris Daerah dalam rangka evaluasi tentang bansos yang di laksanakan di kabupaten kaur. Yang mana hal ini sangat di kritisi oleh tim BPKP sendiri.
Rapat tersebut berlangsung cepat dan intens yang mana membahas tentang data-data yang berkaitan dengan Bansos APBD Tahun 2023, yang mana tim BPKP Sendiri berharap bahwa kabupaten kaur bisa mengoptimalkan dan tepat sasaran dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di kabupaten Kaur sendiri.
Dalam rapat evaluasi tersebut bapak Jumdi S.T menjelaskan bahwa anggaran APBD kita sekarang terdapat lima unit dan untuk yang 2023 APBD sayang nya belum berjalan karena terkendala di data, beliau lanjut menjelaskan bahwa data sudah terencana namun karena kendala di lapangan seperti contoh ada yang sudah wafat , property seperti rumah sudah dibangun. Hal itu menggeser data yang sudah ada.
Ketua tim BPKP yaitu bapak Fitrah Menjelaskan bahwa sejauh ini kita harus mempelajari dulu untuk administrasi kegiatan dan lokasi kegiatan dalam memberikan bansos tersebut. Beliau juga mempertegas bahwa kita mengutamakan tata kelola dari bantuan sosial tersebut dan bantuan tersebut harus tepat sasaran guna memberikan bantuan kepada yang membutuhkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.
“Fokus kami untuk evaluasi, kami fokuskan kepada APBD cuman untuk APBN kita hanya mendapatkan semacam informasi mengenai berapa jumlah dana atau anggaran dari pusat ke daerah,” ujar fitrah (red)
